Minggu, 26 September 2010

Ka. Kwarnas Berkunjung Ke Kwarcab Kota Jambi

Ketua Kwarnas Bapak Prof. Dr. H Azrul Azwar, Mph  beserta Ibu Seusai menghadiri pernikahan putri Ka.Kwarda Jambi pada minggu, 26 september 2010 menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kwartir Cabang Gerakan Pramuka kota jambi. Dalam kunjungannya beliau meninjau bumi perkemahan Lemdikacab Kota Jambi yg pada saat itu sedang dilaksanakan Jambore Ranting Kec. Pasar jambi, dan selanjutnya beliau yg di dampingi oleh sekretaris Kwarda Jambi bebincang-bincang  dengan para Andalan Kwartir Cabang Kota jambi.

JOTA dari Masa ke Masa


JOTA, berasal dari bahasa Inggris , singkatan dari Jambore On the Air, pengertian  secara umum adalah“Jambore di Udara “. Istilah kegiatan ini menurut WOSM (World Organisation Scout Movement) disebut Scout Jamboree on the Air/Sur Les Ondes . Kegiatan ini, sudah dilasanakan , sejak tahun 1957.Jambore itu sendiri berarti pesta. Lazimnya dilaksanakan di daratan ,dalam bentuk kegiatan lapangan ,seperti perkemahan (camping). Akan tetapi JOTA ,dilaksanakan dengan cara saling berkomunikasi, melalui seperangkat alat radio amatir. Dengan demikian,JOTA merupakan sarana komunikasi antar para pramuka S,G,T,D,anggota Dewasa dan pihak lain yang memiliki ,minat dan hobi  di bidang radio amatir.

Makna Logo Jambore Nasional IX 2011

MAKNA LOGO JAMBORE NASIONAL IX 2011


Rabu, 22 September 2010

Presiden Minta Gubernur dan Walikota Dukung Pramuka

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pejabat terkait memberikan dukungan dan bantuan kepada gerakan pramuka. Bantuan itu termasuk pendanaan gerakan pramuka di wilayah masing-masing.”Kepada menteri terkait saya instruksikan terus memberikan perhatian revitalisasi gerakan Pramuka. Kepada para Gubernur Bupati, walikota agar terus memberikan dukungannya,” kata Yudhoyono dalam Upacara Peringatan Hari Pramuka ke 49 di Cibubur, Sabtu 14 Agustus 2010.Menurutnya adanya revitalisasi Gerakan Pramuka sejak 2006, Gerakan Pramuka

Rabu, 15 September 2010

Kwarnas Berharap Panja Pramuka DPR Selesaikan UU Usai Studi Banding

Jakarta - Panja Pramuka DPR sedang studi banding ke luar negeri. Kegiatan ini mendapat banyak sorotan. Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka berharap setelah Panja DPR menyelesaikan studi bandingnya, UU Pramuka bisa segera dibereskan.

"Silakan saja, itu bagian dari pekerjaan dia. Menurut saya sih baik saja belajar. Yang penting bagaimana paham dan bisa mengesahkan (UU)," ujar Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Prof Dr dr Azrul Azwar kepada detikcom, Rabu (15/9/2010).

Rabu, 08 September 2010

pencanangan revitalisasi Gerakan Pramuka oleh Presiden SBY

indonesia war history

indonesia raya

Senin, 06 September 2010

KWARCAB KOTA JAMBI SANTUNI DUA’FA DAN YATIM PIATU


Memperingati Hari Pramuka,  bukan berarti melulu melakukan Upacara Peringatan . Banyak hal yang dapat dilakukan oleh jajaran Gerakan Pramuka . Ambil misal ; Kwarcab Kota Jambi . Memperingati Hari Pramuka ke 49 Tahun ini , meski di Tingkat Kwarda Jambi upacara peringatannya akan dilaksanakan peride oktober 2010, di Kwarcab Tebo, namun Kwarcab Kota Jambi , telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Hari Pramuka ke 49 Tahun 2010 , ini. Diantara kegiatan tersebut yaitu; Bumbung Kemanusiaan , yang di kumpulkan dari Gugusdepaan se Kota Jambi .Dan , bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1431 H, ini  Kwarcab memberikan santunan kepada  50 orang duafa dan anak Yatim Piatu, dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1431 H . Masing – masing menerima santunan sebesar Rp. 200.000,-.   Sumber yang digunakan untuk itu diambil dari hasil pengumpulan bumbung kemanusiaan.      

Es Dogan Menu Favorite


Bedug ma’grib, ber tabuh , sore itu 5 September 2010, Seluruh rangkaian acara berbuka Puasa bersama Kwarcab Kota Jambi ,selesai .Buka bersama di mulai dengan memakan dan meminum makanan pembuka , kemudian diteruskan dengan Shalat Ma’grib bersama .Ada kesan mendalam dari para undangan , ketika menikmati minuman khas kelapa muda yang diramu Kwarcab Kota Jambi . Dikenal dengan nama es dogan Cikal , berikut kami sajikan resep membuatnya.”Es dogan ini , terdiri dari 80 % kelapa muda “ , demikian menurut kak BudiMulyadi , disela—sela kesibukannya sebagai penyelenggara acara .”

Minggu, 05 September 2010

Pramuka Garuda Kota Jambi

foto bersama Ka. Kwarnas seusai pelantikan Pramuka garuda

berdasarkan data yang disampaikan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada penyelenggaraan Karang Pamitran Kwarda  Jambi 25 -29 Juli 2010 ,  di Kwarda Jambi yang lalu ,menunjukkan perbandingan jumlah Pramuka Garuda, antara 2 Kwarda Lampung dan Jambi . ‘ Kwarda Lampung saja , baru mengukuhkan sebanyak 5 orang Pramuka Garuda. Sedangkan Kwarda Jambi , sudah mengukuhkan sebanyak 21 orang pamuka Garuda  dari Kwarcab Kota Jambi ,yang terinci  sebagai berikut : 3 orang Pramuka Penggalang garuda Puteri dari Gudep Pangkalan SMP N 17 Jambi , 2 orang Pramuka Penggalang Garuda Puteri dari Gudep Pangkalan di SMP Alfalah , 9 orang Pramuka Panggalang Garuda Puteri dan 6 Putera dari Gudep pangkalan di RSBI SMP N 7 Jambi .

Rabu, 01 September 2010

Rokok, Narkoba dan Aids Mengancam Remaja

Rendahnya Kepedulian Pemerintah Lindungi Anak dari Rokok
Penelitian yang dilakukan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) menguak banyaknya anak direntang usia 10-13 tahun menjadi pecandu zat yang sangat berbahaya itu.
Mungkin semua orang di negeri ini sudah tahu bahaya rokok. Rokok yang akrab di kehidupan kita sehari-hari, merupakan benda yang mengandung zat berbahaya dan dapat merusak kesehatan. Rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker paru dan jantung. Bahkan, merokok berakibat sangat mengerikan pada otak. Otak dapat menyusut dan akhirnya kehilangan fungsinya. Tak ayal, seorang perokok sangat rawan terkena penyakit alzheimer (www.pinki.blog.m3-accses.com).

Sejarah Gerakan Pramuka

Sejarah Gerakan Pramuka Di Indonesia

Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "Nederlandse Padvinders Organisatie" (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir [[besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada tahun 1916.

Organisasi Kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.

Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya "Padvinder Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti nama menjadi "Hisbul Wathon" (HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian diganti menjadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Bala Tentara Dai Nippon
"Dai Nippon" ! Itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya.

Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepramukaan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.

Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi kepramukaan menga-dakan konfersensi di Ja-karta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia
Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik "Penasionalan Kepanduan".

Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.

Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.
Kelahiran gerakan Pramuka

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.

Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8).

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :
1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

2. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-"45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.(sumber berita www.fauzi bowo)

Menpora: Revitalisasi Pramuka Perlu Undang-Undang

Pramuka-On Line,  29 July 2010.

Undang-undang Kepramukaan diperlukan untuk  merevitalisasi Gerakan Pramuka agar sesuai dengan  minat anak muda zaman sekarang. Selain itu, modul-modul tentang pramuka sudah lama, sehingga perlu diperbarui. Dan RUU Pramuka tersebut, hingga kini tengah digodok di DPR. Demikian ditegaskan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (26/7) saat melepas sekitar 160 anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Internasional di Amerika Serikat dan Korea Selatan seperti yang dilansir Antara.

Menpora mengatakan, melalui undang-undang, pramuka diharapkan betul-betul kembali direvitalisasi dan menjadi menarik kembali serta menjadi salah satu pilihan utama bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya.


Selain itu, menurut Andi, ada persoalan di pramuka yang harus dibenahi, yaitu pada tingkat penguatan organisasi, tampilannya supaya lebih bagus dan lebih menarik bagi anak muda. Untuk itu diperlukan peran aktif dai semua pihak. "Kita juga mendorong satuan-satuan tugas dan gugus depan berbasis komunitas untuk aktif dalam kegiatan pramuka," katanya.


Untuk merevitalisasi gerakan pramuka itu, menurutnya, pemerintah akan melakukan beberapa langkah, di antaranya adalah mengadakan pelatihan bagi para pelatih kepramukaan. Di mana pelatih itu akan diterjunkan ke tiap gugus depan yang saat ini berjumlah 270 ribu di seluruh Indonesia.


Dalam kesempatan melepas anggota Pramuka ke Jambore Internasional di Amerika dan Korsel, Menpora berharap Pramuka yang mewakili Indonesia dapat memberikan kemampuan dan usaha terbaik. "Karena saya yakin, Pramuka Indonesia tidak kalah dengan Pramuka dan pandu-pandu dari negara lain. Selamat untuk yang pergi Jambore. Insya Allah Pramuka Indonesia semakin jaya dengan prinsip Satu Pramuka untuk Satu Merah Putih," ujarnya.


Andi menambahkan, karakter Pramuka Indonesia yang disiplin, ramah dan terampil serta kuat tetap dipertahankan. "Kita  berharap Pramuka menjadi wahana atau pilihan utama orang muda Indonesia untuk mengaktualisasi dirinya. Bagaimana Pramuka Indonesia menjadi role model bagi orang-orang muda Indonesia," katanya.


Menurutnya, sejak tahun ini, Kemenpora telah memberikan dukungan untuk pengembangan Pramuka Indonesia. Dan dalam kegiatan kali ini, pihaknya juga membiayai keberangkatan 18 peserta Pramuka dalam ajang Jambore di Amerika Serikat dan Korea Selatan.


Namun demikian, menurut Andi, tantangan yang berat saat ini adalah bagaimana membuat Gugus Depan yang jumlahnya mencapai 275 ribu agar tetap berada di garis depan pembentukan generasi depan.

Untuk itu, menurutnya perbaikan Pramuka ke depan tidak sekadar memperbaiki sarana dan prasarana bagi Pramuka, akan tetapi yang paling penting adalah melakukan upaya revitalisasi Pramuka, yaitu bagaimana Gudep mempunyai aktivitas, modul-modul, membuat Pramuka menjadi diminati anak muda. "Bagaimana melibatkan orang tua dalam pramuka termasuk anak-anak muda berbasis komunitas untuk aktif di dalam Pramuka," jelas Menpora. (Sumber Berita: http://www.harian-global)

Sejarah Kota Jambi

Kota Pilihan Dua Angsa, Ditemukan Benda Pusaka

63 Tahun lalu, Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi terbentuk. Di usianya yang setengah abad lebih itu, banyak sejarah yang mengikuti perjalanan kota pilihan dua angsa ajaib itu. Berikut sepintas sejarah Kota Jambi dari berbagai sumber.
Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari sepuluh daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, Pemkot Jambi dibentuk dengan ketetapan Gubernur Sumatera No 103/1946 sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera. Lalu diperkuat lagi dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 dan dinyatakan sebagai daerah otonom kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Dengan pembentukan Provinsi Jambi pada 6 Januari 1948, sejak itu pula Kota Jambi resmi menjadi ibu kota Provinsi. Dengan demikian Kota Jambi sebagai daerah tingkat II pernah menjadi bagian dari tiga Provinsi yakni Provinsi Sumatera, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Jambi sekarang.

Memperhatikan jarak antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan Pemkot Jambi pada 17 Mei 1946, relatif singkat. Hal itu jelas menunjukan bahwa pembentukan Pemerintah Otonom Kota Besar Jambi saat itu sangat dipengaruhi jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Meski menurut catatan sejarah pendirian Kota Jambi bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi (6 Januari 1948), hari jadinya ditetapkan dua tahun lebih dulu. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 yang di sahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dengan Surat Keputusan Nomor 156 Tahun 1986.

Hari jadi Pemkot Jambi adalah 17 Mei 1946, dengan alasan pembentukan Pemkot Jambi (sebelumnya disebut Kotamadya sebelum kemudian menjadi kota), adalah 17 Mei 1946 dengan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 tahun 1946, yang diperkuat dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956. Kota Jambi resmi menjadi ibu kota Provinsi Jambi pada 6 Januari 1957 berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958.

Ketentuan mengenai lambang dan motto Kota Jambi diatur melalui Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kota Jambi, yang ditetapkan di Jambi pada 21 Mei 2002 dan di tandatangani oleh Wali Kota Jambi H Arifien Manap dan Ketua DPRD KOta Jambi H Zulkifli Somad. Lambang Kota Jambi itu secara filosofis melambangkan identitas sejarah dan kebesaran Kerajaan Melayu Jambi dulu. Di lambang tersimpul pula secara simbolik kondisi geografis daerah dan sosiokultural masyarakat Jambi.

Lambang Kota Jambi berbentuk perisai dengan bagian yang meruncing di bawah dikelilingi tiga garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau, dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan di dalamnya tercantum tulisan "Kota Jambi" yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh dua bintang bersudut lima berwarna putih. Itu melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri atas berbagai suku dan agama, memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Warna dasar lambang berwarna biru langit. Isi dan arti lambang senapan/lelo, gong, dan angsa. Disebutkan, setelah Orang Kayo Hitam menikah dengan putri Temenggung Merah Mato yang bernama Putri Mayang Mangurai, oleh Temenggung Merah Mato anak dan menantunya itu diberi sepasang angsa serta perau kajang lako.

Kemudian dia disuruh mengaliri aliran sungai Batanghari untuk mencari tempat guna mendirikan kerajaan baru. Kepada anak dan menantunya tersebut, dipesankan bahwa tempat yang akan dipilih ialah dimana sepasang angsa naik ke tebing dan mupur di tempat itu selama dua hari dua malam.

Setelah beberapa hari mengaliri Sungai Batanghari, kedua angsa naik ke darat di sebelah hilir (kampung jam), kampung tenadang. Dan sesuai dengan amanat mertuanya, Orang Kayo Hitam dan istrinya, Putri Mayang Mangurai, beserta pengikutnya membangun kerajaan baru yang kemudian disebut tanah pilih. Tanah Pilih dijadikan pusat pemerintahan kerajaan (Kota Jambi sekarang).

"Dulu kan ado semacam kepercayaan sebelum memulai sesuatu. Rajo zaman itu mempercayakan kepada duo ekor angso untuk menentukan pusat kota kerajaan. Duo angso itu dilepas di sungai. Kalau angso itu naik, berarti itulah awal kota. Sampai sejauh mano dio bejalan, itulah luas daerahnyo," tutur Sulaiman Abdullah, seorang tokoh masyarakat Jambi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi.

Sewaktu Orang Kayo Hitam menebas untuk menerangi tempat pilihan dua angsa itu, ditemukan sebuah gong dan senapan/lelo yang diberi nama "Sitimang" dan "Sidjimat". Kemudian kedua benda tersebut menjadi barang pusaka Kerajaan Jambi yang disimpan di Museum Negeri Jambi.

"Tanah Pilih itu adalah tanah yang dipilih oleh raja zaman dulu untuk dijadikan istana dan pusat kerajaan. Sedangkan pusako Batuah maksudnya adalah saat membangun, ditemukan barang - barang pusaka seperti gong dan keris," katanya mencoba mengingat kembali kisah - kisah lama itu. Keris yang ditemukan itu diberi nama "Keris Siginjai" dan merupakan lambang kebesaran serta kepahlawanan raja dan Sultan Jambi dahulu. Siapapun yang memiliki keris itu, dialah yang diakui sebagai penguasa atau berkuasa untuk memerintah Kerajaan Jambi.

Tanah Pilih Pesako Betuah secara filosofi mengandung pengertian bahwa Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, kebudayaan, mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas ; berpegang teguh dan terikat pada nilai - nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.( Finarman Wapu ).